JUAL BELI, RIBA, ASURANSI DAN BANK
BAB I
PENDAHULUAN
A.
Latar Belakang
Fiqih merupakan bidang ilmu yang
membahas tentang hukum-hukum amaliyyah
mustanbathah (praktis) yang diambil
dari dalil-dalilnya secara terinci. Adapun fiqih muamalah adalah salah satu
dari cabang fiqih, yang mana di dalamnya mengatur hubungan antara satu individu
dengan individu lain, atau antara individu dengan negara Islam, dan negara Islam
dengan negara lain. Dalam pembahasan kali ini akan dibahas mengenai jual beli, riba,
bank dan asuransi, dan bank, dimana merupakan bagian dari fiqih muamalah. Jual
beli, riba, asuransi dan bank merupakan sesuatu yang berhubungan dengan
kegiatan perekonomian di suatu negara, termasuk di Indonesia. Ketiganya sudah
tak asing lagi di telinga masyarakat.
Riba
merupakan bentuk suatu penambahan dari pembayaran yang telah jatuh tempo.
Banyak orang yang menyamakan riba dengan kegiatan jual beli. Anggapan tersebut
jelaslah salah, karena keduanya memiliki perbedaan yang sangat mencolok yang
dapat dilihat dari aktivitas dan akibatnya. Riba memiliki macam-macam dan
sebab-sebab yang mengakibatkan terjadinya riba, yang sudah tentu harus sangat
diperhatikan dengan hukumnya.
Selain itu bank dan asuransi, kedua
kegiatan ekonomi ini pun harus mendapat perhatian, karena keabsahannya pun
masih dipertanyakan oleh para ulama. Oleh karena itu, untuk mengetahui lebih
jelas mengenai pembahasan riba, bank dan asuransi, akan di bahas pada
pembahasan makalah kali ini.
B.
Rumusan Masalah
1.
Apa yang dimaksud dengan jual beli ?
2.
Apa yang dimaksud dengan riba ?
3.
Apa yang dimaksud dengan asuransi ?
4.
Apa yang dimaksud dengan bank ?
BAB
II
PEMBAHASAN
A.
Jual Beli
1.
Pengertian Jual Beli
Jual beli (اَلْبَيْعُ)
artinya menjual, mengganti, menukar (sesuatu dengan sesuatu yang lain).
Kata (اَلْبَيْعُ)
dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawanya, yaitu kata : (اَلشِّرَاءُ) beli. Dengan demikaian kata (اَلْبَيْعُ) berarti kata jual dan sekaligus juga berarti
beli.[1]
Menurut
Ulama Hanafiyah didefinisikan dengan :
مُبَادَلَة
شَ رْغُوْبٍ فِيْهِ عَلَى وَجْهِ يْئٍ مَ مُفِيْدِ مَخْصُوْصٍ
“Tukar-menukar
sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang
bermanaat.”
Unsur-unsur
definisi yang dikemukakan ulama Hanafiyah tersebut adalah, bahwa yang dimaksud
dengan cara yang tertentu adalah ijab dan kabul, atau bisa juga
melalui saling memberikan barang dan menetapkan harga antara penjual dan
pembeli. Selain itu harta yang diperjualbelikan itu harus bermanfaat bagi
manusia, seperti menjual bangkai, minuman keras dan darah tidak dibenarkan.[2]
Dalam definisi
diatas ditekankan kepada hak milik dan pemilikan, sebab ada tukar-menukar harta
yang sifatnya tidak harus dimiliki seperti sewa-menyewa.
Kemudian dalam
kaitannya dengan harta, terdapat pula perbedaan pendapat antara Mazhab Hanafi
dan Jumhur Ulama.
Menurut Jumhur Ulama yang dimaksud harta adalah materi dan
pendapat. Oleh sebab itu manfaat dari suatu benda boleh diperjual-belikan.
Sedangkan Ulama Mazhab Hanafi berpendapat, bahwa yang dimaksud dengan harta
(maal) adalah sesuatu yang mempunyai nilai. Oleh sebab itu manfaat dan hak-hak,
tidak dapat dijadikan objek jual beli.
2.
Dasar Hukum Jual Beli
·
Al-Qur’an
Jual-beli sebagai sarana tolong menolong antara sesama manusia
mempunyai landasan yang amat kuat dalam Islam.
“Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan)
dari Tuhanmu... (Q.S.
Al-Baqarah : 198)
·
Sunnah
Dalam sabda Rasulullah disebutkan :
سُئِلَ النّبِيُّ
اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ اْلكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ
بَيْعٍ مَبْرُوْرٍ ( رواه البزار والحاكم )
“Nabi Muhammad Saw. Pernah ditanya : Apakah profesi yang paling
baik? Rasulullah menjawab : “Usaha tangan manusia sendiri dan setiap jual-beli
yang diberkati.” (HR. Al-Barzaar dan Al-Hakim)
Jual beli yang
mendapat berkah dari Allah adalah jual beli yang jujur, tidak curang, mengandung,
unsur penipuan dan pengkhianatan.[3]
·
Ijma’
Ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan
bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang
lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya
itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai. Mengacu kepada ayat-ayat
Al Qur’an dan hadist, hukum jual beli adalah mubah (boleh). Namun pada situasi
tertentu, hukum jual beli itubisa berubah menjadi sunnah, wajib, haram, dan makruh.
Jual beli
hukumnya sunnah, misalnya dalam jual beli barang yang hukum menggunakan barang yang
diperjual-belikan itu sunnah seperti minyak wangi. Jual beli hukumnya wajib,
misalnya jika ada suatu ketika para pedagang menimbun beras, sehingga stok beras
sedikit dan mengakibatkan harganya pun melambung tinggi. Maka pemerintah boleh
memaksa para pedagang beras untuk menjual beras yang ditimbunnya dengan harga
sebelum terjadi pelonjakan harga.
Menurut Islam,
para pedagang beras tersebut wajib menjual beras yang ditimbun sesuai dengan
ketentuan pemerintah. Jual beli hukumnya haram, misalnya jual beli yang tidak
memenuhi rukun dan syarat yang diperbolehkan dalam islam, juga mengandung unsur
penipuan. Jual beli hukumnya makruh, apabila barang yang dijual-belikan ituhukumnya
makruh seperti rokok.[4]
3.
Rukun dan Syarat Jual Beli
Mengenai Mazhab
Hanafi rukun jual-beli hanya ijab dan kabul saja. Menurut mereka, yang menjadi
rukun dalam jual-beli itu hanyalah kerelaan antara kedua belah pihak untuk
berjual beli. Namun karena unsur kerelaan berhubungan dengan hati yang sering
tidak kelihatan, maka diperlukan indikator (Qarinah) yang menunjukkan kerelaan tersebut
dari kedua belah pihak. Dapat dalam bentuk perkataan (ijab dan kabul) atau
dalam bentuk perbuatan, yaitu saling memberi (penyerahan barang dan penerimaan
uang).
Menurut Jumhur
Ulama rukun jual beli itu ada empat :
a.
Orang yang berakad (penjual dan pembeli)
b.
Sighat (lafal ijab dan kabul)
c.
Ada barang yang dibeli
d.
Ada nilai tukar pengganti barang
Menurut Jumhur Ulama syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang disebutkan diatas
:
1)
Syarat orang yang berakad
a)
Berakal.
b)
Atas dasar suka
sama suka, yaitu kehendak sendiri dan tidak dipaksa pihak manapun.
c)
Yang melakukan
akad itu adalah orang yang berbeda, maksudnya seorang tidak dapat bertindak
dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual sekaligus sebagai pembeli.[5]
2)
Syarat yang terkait dengan ijab kabul
a)
Orang yang mengucapkannya telah baligh dan
berakal.
b)
Qabul sesuai
dengan ijab. Apabila antara ijab dan qabul tidak sesuai maka jual beli tidak
sah.
c)
Ijab dan qabul dilakukan dalam satu majelis.
Maksudnya kedua belah pihak yang melakukan jual beli hadir dan membicarakan
topik yang sama.[6]
3)
Syarat yang diperjualbelikan
a)
Barang yang diperjual-belikan itu
halal.
b)
Barang itu ada manfaatnya.
c)
Barang itu ada ditempat, atau tidak
ada tapi ada ditempat lain.
d)
Barang itu merupakan milik si
penjual atau dibawah kekuasaanya.
e)
Barang itu hendaklah diketahui oleh
pihak penjual dan pembeli dengan jelas, baik zatnya, bentuknya dan kadarnya,
maupun sifat-sifatnya.
4)
Syarat nilai tukar barang
Nilai tukar barang yang dijull (untuk zaman
sekarang adalah uang) tukar ini para ulama fiqh membedakan al-tsaman dengan
al-si’r. Menurut mereka, al-tsaman adalah harga pasar yang
berlaku di tengah-tengah masyarakat secara actual, sedangkan al-si’r
adalah modal barang yang seharusnya diterima para pedagang sebelum dijual ke
konsumen (pemakai). Dengan demikian, harga barang itu ada dua, yaitu harga
antar pedagang dan harga antar pedagang dan konsumen (harga dipasar).
Ulama fiqih mengemukakan syarat
as-tsamn sebagai berikut :
a) Harga yang disepakati kedua belah pihak harus
jelas jumlahnya.
b) Boleh diserahkan pada waktu akad, sekalipun
secara hukumseperti pembayaran dengan cek dan kartu kredit. Apabila harga
barang itu dibayar kemudian (berutang) maka pembayarannya harus jelas.
c) Apabila jual beli itu dilakukan dengan saling
mempertukarkan barang maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang
diharamkan oleh syara’, seperti babi, dan khamar, karena kedua jenis benda ini
tidak bernilai menurut syara’.[7]
4.
Bentuk-bentuk Jual Beli
Jumhur Ulama membagi jual beli dari segi sah atau tidaknya menjadi
dua bentuk.
1)
Jual beli yang Shahih
2)
Jual beli yang Batil
·
Jual beli sesuatu yang tidak ada.
·
Menjual barang yang tidak dapat diserahkan.
·
Jual beli mengandung unsur tipuan
·
Jual beli benda najis
·
Jual beli al-urbun
·
Memperjualbelikan air sungai, air danau, air laut dan air yang
tidak boleh dimiliki seseorang.
5.
Hak Khiyar
Hak memilih untuk melangsungkan atau tidak jual-beli tersebut,
karena ada suatu hal bagi kedua belah pihak.
1)
Khiyar Majlis
Ialah kedua belah pihak yang melakukan akadmempunyai hak pilih untuk
meneruskan atau membatalkan akad jual beli selama masih berada dalam satu
majelis.
2)
Khiyar Syarath
Ialah yang ditetapkan bagi salah satu pihak yang berakad atau
keduanya, apakah meneruskan atau membatalkan akad selama dalam waktu tenggang
yang disepakati.
3)
Khiyar ‘Aib
Ialah ada hak pilihdari kedua belah pihak yang melakukan akad
apabila terdapat suatu cacat pada benda yang diperjualbelikan dan cacat itu
tidak diketahui pemiliknya pada saat akad berlangsung.
4)
Khiyar Ru’yah
Adalah ada hak pilih bagi pembeli untuk menyatakan berlaku atau
batal jual beli yang ia lakukan terhadap suatu objek yang belum ia lihat pad
saat akad berlangsung.
B.
Riba
1.
Definisi
Riba secara bahasa bermakna ziyadah berarti tambahan. Dalam
pengertian lain, secar linguistik, riba juga berarti tumbuh dan membesar.
Adapun menurut istilah teknis, riba berarti pengambilan tambahan dari harta
pokok atau modal secara batil, namun secara umum riba adalah pengambilan
tambahan, baik dalam trasaksi jual beli, maupun pinjam meminjam secara batil
atau bertentangn dengan prinsip muamalah dalam Islam.
2.
Jenis-jenis Riba
a)
Riba Qardh
Suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan
terhadap yang berutang (muqtaridh).
b)
Riba Jahiliyyah
Utang dibayar lebih dari pokoknya kerena si peminjam tidak mampu
membayar utangnyapada waktu yang ditetapkan.
c)
Riba Fadhl
Pertukaran antarbarang sejenis dengan kadar atau takaran yang
berbeda, sedangkan barang yang dipertukarkan itu termasuk dalam jenis barang
ribawi.
d)
Riba Nasi’ah
Penagguhan penyeraha atau penerimaan jenis barang ribawi yang dipertukarkan
dengan jenis barang ribawi lainnya. Riba dalam nasi’ah muncul karena
adanya perbedaan, perubahan, atau tambahan antara yang diserahkan saat ini dan
yang diserahkan kemudian.[8]
3.
Jenis Barang Ribawi
Para ahli fikih islam bependapat bahwa barang ribawi meliputi :
·
Emas dan perak, baik itu dalam bentuk uang maupun dalam bentuk
lainnya.
·
Bahan makanan pokok,seperti beras, gandum, dan jagung, serta
makanan tambahan, seperti sayuran-sayuran dan buahan-buahan.
Dalam
kaitanya dengan perbankan syariah, implikasi ketentuan tukar menukar antar
barang-barang ribawi dapat di uraikan sebagai berikut :
·
Jual beli antar barang–barang ribawi sejenis hendaklah dalam jumlah
dan kadar yang sama, barang tersebut pun harus di serahkan saat transaksi jual
beli. Misalnya, rupiah dengan rupiah hendaklah Rp5.000.000 dengan Rp.5000.000
dan di serahkan ketika tukar menukar.
·
Jual beli antara barang-barang ribawi yang lainnya jadi di
perbolehkan pada saat akad jual beli. Misalnya, Rp.5000.000 dengan 1dollar
amerika.
·
Jual beli barang ribawi dengan yang bukan ribawi tidak di syaratkan
untuk sama dalam jumlah maupun untuk di serahkan pada saat akad. Misalnya mata
uang (emas, perak, atau kertas) dengan pakaian.
·
Jual beli antara barang-barang yang bukan ribawi di perbolehkan tanpa
persamaan dan di serahkan pada waktu akad, misalnya pakaian dengan barang
elektronik.[9]
4.
Larangan Riba dalam Al-Qur’an dan As-Sunnah
a)
Dalam Al-Qur’an
Menolak anggapan bahwa pinjaman riba yang pada zahirnya seolah-olah
menolong mereka yang memerlukan sebagai suatu perbuatan mendekati atau taqarruf
kepada Allah.
“Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia menmbah
pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang
kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah,
maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipatgandakan
(pahalanya).(Q.S Ar-Ruum :
39)
Allah swt dengan jelas dan tegas mengharamkan apapun jenis tambahan
yang diambil dari pinjaman.
“Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah dan
tinggalkanlah sisa riba (yang
belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka, jika kamu tidak
mengerjakan (meninggalkan sisa riba) maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasulnya
akan memerangimu. Dan jika kamu bertobat (dari pengambilan riba) maka bagimu
pokok hartamu ; kamu tidak menganiaya, dan tidak pula menganiaya. (Q.S.
al-Baqarah 278-279)
C.
Asuransi
1.
Pengertian
Menurut Dr. H. Hamzah Ya’cub, menyebutkan bahwa asuransi berasal
dari kata dalam bahasa Inggris Insurance atau assurance yang
berarti jaminan. Dalam pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD)
dijelaskan bahwa asuransi adalah :
“Suatu perjanjian dengan nama
seorang penanggung dengan suatu premi untuk memberikan penggantian kepadanya
karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan,
yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu.”
Didalam Al-Qur’an dan Al-Hadist tidak ada satupun ketentuan yang
mengatur secara eksplisit tentang asuransi. Oleh karena itu masalah asuransi
dalam islam termasuk ijtihadiah, artinya untuk menentukan hukumnya asuransi ini
halal atau haram masih diperlukan peranan akal pikiran para ulama ahli Fiqh
melalui ijtihad.[10]
Ada beberapa macam pendapat para ulama tentang asuransi diantaranya
:
a)
Bahwa asuransi hukumnya halal atau diperbolehkan dalam islam.
Pandangan ini didukung oleh beberapa ulama antara lain, Abdul Wahab Khallaf,
Muh. Yusuf, Abdurrahman Isa, dll.
·
Tidak ada ketetapan maupun al-Hadist yang melarang asuransi.
·
Terdapat kesepakatam kerelaan dari keuntungan bagi kedua belah
pihak baik penanggung maupun tertanggung.
·
Kemaslahatan dari usaha asuransi lebih besar dari mudharatnya.
b) Jenis-jenis
Asuransi
Dilihat dari segi fungsinya
Ø Asuransi
kerugian (non life insurance)
Asuransi kebakaran yang meliputi
kebakaran, peledakan, petir, kecelakaan kapal terbang dan lainnya.Asuransi
aneka, yaitu asuransi yang tiak termasuk dalam asuransi kebakaran dan
pengangkutan sepetri asuransi kendaraan bermotor, kecelakaan dari pencurian,
dan lainya.
Ø Asuransi
jiwa (life insurance)
Asuransi jiwa merupakan perusahaan
asuransi yang dikaitak dengan
D.
Bank
1.
Pengertian
Didalam Ensiklopedia Indonesia disebutkan, bahwa Bank
(perbankan) ialah suatu lembaga keuangan yang usaha pokoknya adalah memberikan
kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang, dengan
tujuan memenuhi kebutuhan kredit dengan modal sendiri atau orang lain. Selain
dari itu juga mengedarkan alat tukar baru dalam bebtuk uang atau giral. Jadi
kegiatannya bergiterak dalam bidang keuangan serta kradit dan meliputi dua
fungsi penting, yaitu sebagai perantara pemberi kredit dan menciptakan uang.
a)
Pengertian Bank dan Rente
Usaha bank adalah masalah yang selalu dikaitkan dengan uang.
Rente adalah istilah yang berasal dari bahasa Belanda yang lebih
dikenal dengan istilah bunga.
Oleh Fuad Muhammad Fachruddin disebutkan bahwa rente ialah
keuntungan yang diperoleh perusahaan bank, karena jasanya meminjamkan uang
untuk melancarkan perusahaan orang yang meminjam. Berkat bantuan bank yang
meminjamkan uang kepadanya, perusahaannya bertambah maju dan keuntungan yang
diperoleh juga bertambah banyak.
Menurut Fachruddin, bahwa rente yang dipungut oleh bank itu haram
hukumnya. Sebab, pembayaran lebih dari uang yang dipinjamkannya, sedangkan uang
yang lebih dari itu adalah riba, dan riba itu haram hukumnya. Kemudian dilihat
dari segi lain, bahwa bank itu hanya tahu menerima untung, tanpa resiko
apa-apa. Bank meminjamkan uang, kemudian rentenya dipungut, sedangkan rente itu
semata-mata menjadi keuntungan bank yang sudah ditetapkan keuntungannya. Pehak
bank tidak mau tahu apakah orang yang meminjam uang itu rugi atau untung.
Didalam Islam dikenal ada doktrin tentang riba yang
mengharamkannya. Islam tidak mengenal sistem perbankan modern dalam arti
praktis, sehingga terjadi perbedaan pendapat. Beda pandangan dalam menilai
persoalan ini akan berakibat timbul kesimpulan-kesimpulan hukum yang berbeda
pula, dalam hal boleh tidaknya, halal haramnya. [11]
2.
Kelembagaan
Bank
Lembaga keuangan terbagi menjadi 2, yaitu :
a)
Bank Umum
Bank Umum menurut Undang-undang RI Nomor 7 tahun 1992 tentang
perbankan sebagaimana diperbaharui dengan UU nomor 10 Tahun 1998, adalah bank
yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan
prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas
pembayaran.
·
Bank Umum Konvensional
·
Adalah bank
yang dapat memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sifat jasa yang
diberikan adalah umum, dalam arti dapat memberikan seluruh jasa perbankan yang
ada. Begitu pula dengan wilayah operasinya dapat dilakukan di seluruh wilayah.
Bank umum sering disebut bank komersil (commercial bank)
Ø Kegiatan-kegiatan Bank Umum Konvensional
Menghimpun dana dari masyarakat (Funding)
dalam bentuk :
Menyalurkan dana ke masyarakat (Lending)
Memberikan jasa-jasa bank lainnya
(Services)
Ø Bentuk badan hukum Bank Umum Konvensional
Perusahaan Perseroan (Persero)
Perseroan Daerah (PD)
Koperasi, Perseroan Terbatas (PT).
b)
Bank Umum Syariah
Bank Umum Syariah adalah Bank Umum yang
melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Bank Perkreditan
Rakyat (BPR) Syariah adalah BPR yang melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan
prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas
pembayaran. Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam
antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembayaran kegiatan
usaha, atau kegiatan lain yang dinyatakan sesuai dengan syariah. Berdasarkan
bentuk hukumnya bank dapat berupa perseroan terbatas, perusahaan daerah atau
koperasi.
c)
Perkembangan bank syari’ah di Indonesi
Abdul Gani Abdullah mengemukakan
dalam analisis dan evaluasi hukum yang dilakukannya terhadap perbankan syariah,
menemukan sedikitnya empat hal yang menjadi tujuan pengembangan perbankan berdasarkan
prinsip syariah, yaitu :
Ø Untuk
memenuhi kebutuhan jasa perbankan bagi masyarakat yang tidak dapat menerima
konsep bunga.
Ø Terciptanya dual banking sistem di
Indonesia yang mengakomodasi terlaksananya sistem perbankan konvensional dan
perbankan syariah dengan baik dalam proses kompetisi yang sehat, dimana
didukung oleh pola perilaku bisnis yang bernilai dan bermoral.
Ø Mengurangi
risiko kegagalan sistem keuangan Indonesia.
Ø Mendorong
peran perbankan dalam menggerakkan sector riil dan membatasi segala bentuk
eksploitasi yang tidak produktif serta mengabaikan nilai-nilai moral.[12]
d)
Karakteristik Bank Syariah
diantaranya :
Ø Berdasarkan
prinsip syariah
Ø Implementasi
prinsip ekonomi Islam
Ø Beroperasi
atas dasar bagi hasil
Ø Kegiatan
usaha untuk memperoleh imbalan atas jasa
Ø Tidak menggunakan
e) Fungsi
bank Syari’ah
Ø Fungsi
Manajer Investasi
Fungsi ini dapat dilihat dari segi
penghimpunan dana oleh bank syariah, khususnya dana mudharabah. Bank
syariah bertindak sebagai manajer investasi dari pemilik dana (shahibul maal)
dalam hal dana tersebut harus dapat disalurkan pada penyalur yang produktif,
sehingga dana yang dihimpun dapat menghasilkan keuntungan yang akan
dibagihasilkan antara bank syariah dan pemilik dana.
Ø Fungsi
Investor
Dalam penyaluran dana bank syariah
berfungsi sebagai investor (pemilik dana). Penanaman dana yang dilakukan oleh
bank syariah harus dilakukan pada sektor – sektor yang produktif dengan risiko
minim dan tidak melanggar ketentuan syariah.
Ø Fungsi
Sosial
Fungsi ini merupakan sesuatu yang
melekat pada bank syariah. Ada dua instrumen yang digunakan oleh bank syariah
dalam menjalankan fungsi sosialnya, yaitu instrumen zakat, infak, sedekah, dan
wakaf (Ziswaf) dan instrumen qardhul hasan. Instrumen Ziswafberfungsi
untuk menghimpun ziswaf dari masyarakat, pegawai bank, serta bank sendiri
sebagai lembaga milik para investor. Instrumen qardhul hasan berfungsi
menghimpun dana dari penerimaan yang tidak memenuhi kriteria halal serta dana
infak dan sadaqah yang tidak ditentukan peruntukannya secara spesifik oleh yang
memberi.
[1] M.Ali Hasan, Berbagai macam Transaksidalam Islam, Jakarta,
PT. Raja Grafindo Persada, 2004. Hal : 113
0 comments:
Posting Komentar